Jakarta, 6 April 2017 - Pengadilan Pajak menyelenggarakan Rapat Kerja yang dilangsungkan pada tanggal 6-7 April 2017. Raker PP kali ini mengusung tema PeningkatanAkuntabilitas Putusan Pengadilan Pajak Melalui Penyusunan Standar Pemeriksaan Formal Dan Uraian Jabatan Hakim. Rapat Kerja dihadiri oleh Pimpinan Pengadilan Pajak dan Pimpinan Sekretariat Pengadilan Pajak, Para Hakim Pengadilan Pajak, Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Pajak, Bapak Tri Hidayat Wahyudi menyampaikan pentingnya penyamaan standar untuk percepatan penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak.

Rapat Kerja Pengadilan Pajak Tahun 2017 dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan, Bapak Mardiasmo. Wamenkeu menyampaikan bahwa Pengadilan Pajak menjalankan peran yang strategis bagi negara. Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Bapak Hadiyanto, yang turut hadir mendampingi Wamenkeu, menyampaikan bahwa dukungan Kementerian Keuangan terhadap Pengadilan Pajak sesuai dengan pasal 5 UU Pengadilan Pajak telah dilakukan dengan baik, walaupun masih perlu ditingkatkan lagi. Mulai dari pola rekrutmen Hakim, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penyediaan anggaran yang baik, serta pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam sesi berikutnya, Hakim Agung Mahkamah Agung, Bapak Hary Djatmiko menyampaikan materi tentang fungsi Mahkamah Agung, Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan, serta seluk beluk Hakim dan Kewenangannya.

Sesi Pembahasan Rapat Kerja yang terdiri dari Hakim dan Kepaniteraaan terbagi menjadi tiga Kelompok Kerja atau Komisi yaitu Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, dengan pokok pembahasan secara garis besar berkaitan dengan tema Raker dengan titik fokus masing-masing Komisi. Pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan output yang baik.

Materi berikutnya dari Ketua Komisi Yudisial RI, Bapak Aidul Fitriciada Azhari, yang menyampaikan tentang  Peran Komisi Yudisial RI dalam Peningkatan Integritas Hakim. Dilanjutkan materi dari perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyampaikan secara garis besar tentang Kebijakan Jabatan Hakim.

Raker Pengadilan Pajak 2017 menghasilkan beberapa output kesepakatan dan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama. Rapat Kerja Pengadilan Pajak Tahun 2017 diharapkan dapat mengingkatkan kinerja dan akuntabilitas Putusan Pengadilan Pajak ke depannya.