Jakarta, 19 Juni 2025 – Pada hari Kamis silam, Sekretariat Pengadilan Pajak telah menyelenggarakan kegiatan Meaningful Participation (Partisipasi Bermakna) dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Biro Hukum, Kuasa Hukum, Ikatan Konsultan Pajak, serta perwakilan Wajib Pajak.

Acara dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Pajak, Bapak Budi Setyawan M.N.Y., yang menyampaikan pentingnya proses partisipatif dalam pembentukan kebijakan agar produk hukum yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan di Pengadilan Pajak.

Dalam kegiatan ini, Ketua Tim Regulasi, Bapak Roni Ziyardi Yasmi, selaku narasumber menyampaikan latar belakang perubahan kebijakan, substansi perubahan yang diusulkan dalam RPMK baru, hingga ketentuan peralihan dari regulasi sebelumnya, yaitu PMK Nomor 184/PMK.01/2017. Diskusi dimoderatori oleh Kepala Subbagian Informasi dan Publikasi, Mas Roy Abdurrachman Pasha. 

Melalui kegiatan Meaningful Participation ini, peserta tidak hanya memperoleh informasi secara transparan, tetapi juga diberi ruang untuk memberikan saran dan masukan konstruktif terhadap RPMK yang sedang disusun. Tidak hanya itu, di akhir acara, Plt. Kepala Subbagian Kepatuhan Internal, Bapak Failani Hendro Saputro, juga turut menyampaikan materi terkait dengan Peran Masyarakat dalam Membangun Budaya Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan kepada para peserta acara.

Kegiatan ini dilaksanakan selain sebagai salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dalam proses Rencana Program dan/atau Kebijakan, namun juga merupakan bentuk komitmen Pengadilan Pajak untuk mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam mendukung kebijakan berbasis partisipasi publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Pajak.